Berita Geothermal — Direktur Panas Bumi, Gigih Udi Atmo menyampaikan, dalam sepuluh tahun ke depan, atau hingga 2034, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Flores sebesar 177 MW. Target ini akan dicapai melalui pembangunan delapan proyek panas bumi.
Hal itu disampaikan Gigih dalam diskusi bertajuk “Pengembangan Geothermal di Pulau Flores” yang diselenggarakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nusa Cendana (Undana) di Kupang, Kamis (4/9/2025).
Ditambahkannya, kapasitas 177 MW yang akan dibangun ini relatif kecil dibandingkan proyek panas bumi di daerah lain atau target nasional sebesar 5,2 GW yang tercantum dalam RUPTL.
Namun, ujar Gigih, pemerintah tetap berkomitmen mewujudkannya sebab pengembangan panas bumi di Flores bukan semata soal kapasitas listrik, tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Ia menyebut, pengembangan panas bumi di Pulau Flores memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan energi sekaligus mendorong pembangunan daerah.
“Kalau hanya melihat angka, tentu fokus akan diberikan pada proyek-proyek besar seperti di Sumatera Barat atau Ijen, Jawa Timur. Tetapi kami percaya Flores punya manfaat strategis. Geothermal di NTT tidak hanya untuk listrik, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Gigih menyampaikan bahwa pengembangan panas bumi sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya poin ke-6 tentang pembangunan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan daerah.
“Proyek panas bumi yang umumnya dibangun di daerah-daerah, meskipun kecil, bisa menjadi pendorong roda ekonomi masyarakat di daerah tersebut,” lanjutnya.
Gigih juga menyambut baik diskusi-diskusi soal pemanfaatan panas bumi seperti yang digelar oleh Undana.
Ia menekankan bahwa forum seperti ini penting untuk mencari titik temu sekaligus solusi atas tantangan pengembangan panas bumi di Flores dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kesempatan tersebut Gigih juga menjelaskan sistem kelistrikan di Flores saat ini yang masih rentan dan sangat mahal.
Cadangan daya hanya memiliki margin kurang dari 6 MW dengan beban puncak mencapai 99 MW, yang sebagian besar dipenuhi oleh pembangkit berbahan bakar fosil (BBM).
Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan listrik 99 MW tersebut, anggaran pengadaan BBM sangat tinggi mencapai Rp1,16 triliun per tahun, atau sekitar Rp100 miliar setiap bulan.
Oleh karena itu, untuk menghemat anggaran listrik, pemanfaatan panas bumi bisa menjadi solusi.
“Panas bumi tidak membutuhkan BBM, juga berbeda dengan EBT lain seperti surya dan air, panas bumi juga tidak tergantung cuaca. Panas bumi akan memberikan energi selama tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari,” jelasnya.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
