Jakarta, Berita Geothermal – Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) atau Indonesia Geothermal Association (INAGA) akan menggelar The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 pada 19-21 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Mengusung tema “Energy Self-Sufficiency for a Stronger Indonesia: Geothermal as The Baseload Driving Energy Transition and Security”, ajang internasional ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi sebagai fondasi ketahanan energi nasional sekaligus pendorong transisi menuju energi bersih.
Ketua Umum API, Julfi Hadi, mengatakan Indonesia membutuhkan sumber energi domestik yang mampu menjamin pasokan listrik secara berkelanjutan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan ancaman perubahan iklim.
“Momentum pengembangan panas bumi saat ini sangat penting. Kita membutuhkan sumber energi yang berasal dari dalam negeri, bersifat baseload, dan mampu menjaga ketahanan energi nasional. Geothermal memiliki seluruh karakteristik tersebut,” ujar Julfi dalam konferensi pers peluncuran IIGCE 2026 di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam dan memiliki peran strategis dalam mendukung target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.
Selain memperkuat ketahanan energi, pengembangan panas bumi juga dinilai menjadi solusi untuk menekan emisi karbon dan mendukung komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Namun demikian, Julfi mengakui pengembangan sektor panas bumi masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi keekonomian proyek. Meski Indonesia memiliki salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia, realisasi pemanfaatannya masih belum optimal.
API bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta sejumlah konsultan telah melakukan kajian ulang pada 2024 untuk mengevaluasi berbagai aspek keekonomian proyek panas bumi, termasuk struktur tarif, tingkat pengembalian investasi, serta berbagai hambatan komersial yang dihadapi pengembang.
Menurut Julfi, percepatan pengembangan panas bumi memerlukan kolaborasi kuat seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, penyedia jasa, lembaga pembiayaan, hingga pemerintah dan PLN.
“Jika kolaborasi seluruh pemangku kepentingan berjalan kuat, maka bottleneck utama berupa aspek komersial dapat diatasi dan pengembangan panas bumi akan semakin cepat,” katanya.
API juga mendorong pemerintah untuk memperkuat implementasi berbagai kebijakan yang mendukung investasi energi terbarukan, termasuk optimalisasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Selain perbaikan skema tarif, Julfi menilai industri juga perlu meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya investasi, optimalisasi produksi, serta penerapan teknologi yang lebih maju.
Melalui IIGCE 2026, API berharap dapat memperkuat kolaborasi nasional dan internasional guna mempercepat pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu sumber energi utama Indonesia.
“Melalui IIGCE 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi global untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pengembangan panas bumi di Indonesia dan dunia,” tegas Julfi.
Penyelenggaraan IIGCE selalu menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmennya menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Pasifik.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
