Berita Geothermal – Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk pengembangan energi panas bumi dinilai akan membawa dampak ekonomi signifikan bagi daerah dan mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, menanggapi kerja sama dua BUMN tersebut yang menyasar 19 proyek dengan total kapasitas 530 MW.
Menurut Hasanuddin, proyek-proyek panas bumi yang sebagian besar berada di daerah terpencil akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan infrastruktur dasar.
“Ini bukan hanya proyek energi, tetapi juga proyek pembangunan daerah. Dengan masuknya investasi ke wilayah kerja panas bumi, akan terjadi perputaran ekonomi yang besar. UMKM, jasa konstruksi, hingga sektor perhotelan lokal akan merasakan dampaknya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/8).
Hasanuddin juga menekankan bahwa MoU ini menjadi titik balik bagi penguatan ketahanan energi nasional dan kemandirian energi daerah. Dengan memanfaatkan potensi panas bumi domestik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
“Ini akan berdampak pada penghematan devisa dan stabilitas harga energi jangka panjang,” tambahnya.
Tak hanya berdampak secara ekonomi, kerja sama Pertamina dan PLN ini dinilai mempercepat agenda transisi energi hijau nasional. Hasanuddin menyebut bahwa panas bumi adalah sumber energi yang bersih, stabil, dan dapat diandalkan sepanjang waktu.
“Peningkatan kapasitas 530 MW dari panas bumi akan langsung mendorong pencapaian target bauran EBT 23% pada 2025 dan langkah konkret menuju net zero emission 2060,” jelasnya.
Ia juga menyambut baik kolaborasi anak usaha masing-masing BUMN, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP), dalam proyek Independent Power Producer (IPP) Cogen di Ulubelu dan Lahendong.
Proyek ini dianggap sebagai strategi quick-win yang dapat mempercepat pencapaian kapasitas 1 GW dalam waktu 2–3 tahun.
“Ini langkah cerdas dan efisien. Cogeneration adalah teknologi yang memaksimalkan panas sisa menjadi listrik tambahan, sangat cocok untuk kondisi kita,” ungkapnya.
Lebih jauh, Hasanuddin mendorong agar kolaborasi seperti ini dijadikan model replikasi nasional. Menurutnya, sinergi antar-BUMN, didukung pemerintah pusat dan daerah, merupakan formula terbaik untuk mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan, khususnya panas bumi yang potensinya mencapai 24 GW namun baru termanfaatkan sekitar 2,5 GW.
“Kalau ini berjalan konsisten, bukan tak mungkin Indonesia menjadi pemimpin global dalam pemanfaatan geothermal. Yang penting adalah keberlanjutan komitmen dan keberanian mengeksekusi proyek dengan tata kelola yang baik,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) resmi menjalin kerja sama strategis dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Kolaborasi pengembangan panas bumi antara PGE dan PLIN IP ini difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dan PT Danantara Asset Management, juga oleh PT Pertamina dan PT PLN, sebagai bagian dari agenda transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.
Adapun nilai kerjasama proyek ini diperkirakan mencapai 5,4 miliar dolar AS (setara dengan Rp86,4 triliun – dengan konversi sekitar Rp16.000 per dolar AS).
Angka ini mencerminkan skala strategis dan pentingnya proyek dalam mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030 dan visi Net Zero Emission (NZE) 2060.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
