Gempa M 2,4 Guncang Tanggamus, BMKG Tegaskan Bukan Dampak Aktivitas Geothermal Ulubelu

Lampung, Berita Geothermal – Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, sempat dibuat waspada oleh getaran gempa berkekuatan magnitudo 2,4 yang terjadi pada Sabtu (2/5) pukul 04.36 WIB. Guncangan tersebut memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan yang mengaitkannya dengan aktivitas panas bumi di Ulubelu.

Namun, klarifikasi resmi menyebutkan bahwa gempa itu tidak berkaitan dengan aktivitas industri. Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kawasan Sumatera bagian selatan memang tergolong aktif secara seismik.

Dalam kurun Januari hingga April 2026, tercatat 62 kejadian gempa dengan rentang magnitudo 1,3 hingga 4,7. Tingginya aktivitas tersebut tidak terlepas dari posisi Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik atau “Ring of Fire”, salah satu wilayah paling aktif secara geologi di dunia.

Secara struktur geologi, Lampung dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yakni Zona Subduksi Sunda, Sesar Sumatera Segmen Semangko, serta cekungan Selat Sunda. Kombinasi pergerakan ketiganya memicu gempa bumi yang umumnya berkekuatan kecil hingga menengah sebagai bagian dari proses alami pelepasan energi.

Menanggapi isu yang beredar, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Ulubelu memastikan operasional panas bumi berjalan sesuai prosedur dan tidak menjadi penyebab gempa. Kegiatan produksi dilakukan dengan standar ketat berbasis kajian geologi dan geofisika serta diawasi melalui sistem monitoring berkelanjutan.

General Manager PGE Area Ulubelu, Edy Sudarmadi, mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa gempa merupakan hal yang lazim terjadi di wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi.

“Tidak terdapat indikasi bahwa kegiatan geothermal menyebabkan gempa seperti yang dirasakan masyarakat. Kami memastikan seluruh operasional berjalan aman dan terus dipantau secara ketat,” ujarnya.

PGE juga menegaskan komitmennya dalam menjaga keselamatan masyarakat, pekerja, serta lingkungan di sekitar wilayah operasional. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terus dilakukan guna memastikan situasi tetap kondusif.