Berita Geothermal –Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya pengelolaan panas bumi secara adil dan berkelanjutan.
Ia pun berharap agar panas bumi menjadi sumber berkat, bukan menjadi sumber konflik.
Hal itu diungkapkan Gubernur NTT saat membuka Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Pelaksanaan Uji Petik Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Pulau Flores dan Lembata.
Rapat tersebut berlangsung secara luring dan daring pada Jumat, 4 Juli 2025.
Rapat turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiyani Dewi, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo, serta perwakilan Forkopimda NTT dan kepala daerah.
“Kami bersyukur bisa mendengarkan langsung hasil uji petik dari tim akademisi yang telah bekerja di lapangan menilai kondisi riil pengembangan enam PLTP di Pulau Flores dan Lembata, termasuk PLTP yang sudah berjalan seperti di Sokoria dan Ulumbu, maupun proyek yang masih dalam proses seperti di Mataloko (Ngada) dan Wae Sano (Manggarai Barat),” ungkapnya.
Melki menambahkan, laporan dari satuan tugas yang terdiri dari para akademisi, penting sebagai refleksi atas kenyataan di lapangan.
“Kami ingin semua yang terlibat pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat duduk bersama, mendengar apa adanya, dan menyelesaikan ini secara transparan. Yang sudah bagus, kita lanjutkan. Yang bermasalah, kita perbaiki,” katanya.
Dalam kesempatan itu Melki juga menegaskan tentang mekanisme bagi hasil panas bumi yang adil dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat di sekitar lokasi PLTP.
“Jangan sampai ada PLTP di satu daerah, tapi listrik masih susah, air susah, stunting tinggi, jalan rusak. Ini tidak masuk akal,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjutnya, harus hadir menyelesaikan, bukan menambah masalah.
“Saya percaya, jika semua pihak berjalan dengan hati dan pikiran yang terbuka, Flores bukan hanya dikenal karena panas buminya, tapi juga karena keadilannya. Mari kita jadikan panas bumi ini bukan lagi sumber konflik, tapi sumber berkat,” paparnya.
Melki juga mengingatkan, jangan sampai hanya karena satu lokasi bermasalah, semua proyek geothermal di Flores tercoreng.
Dirjen EBTKE: Awal dari Proses Berkelanjutan
Sementara itu, Dirjen EBTKE Prof. Eniya Listiyani Dewi dalam sambutannya secara virtual juga mengapresiasi semangat sinergi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT. Dia mengatakan, pemerintah pusat sangat serius mendorong transisi energi melalui geothermal, dan Flores menjadi salah satu titik krusialnya.
“Ini baru tahap awal. Saya harap kita semua tetap terbuka dan terus berdialog. Jangan buru-buru ambil keputusan. Kita perlu menata bersama solusi terbaik bagi masyarakat Flores,” kata Eniya.
Menurut dia, pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting untuk merumuskan solusi bersama terhadap tantangan pengembangan PLTP di Flores, serta menegaskan komitmen Presiden RI untuk mempercepat swasembada energi dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan secara inklusif dan berkeadilan.
“Saya harap kita akan bertemu kembali dalam diskusi-diskusi lanjutan yang lebih konkret. Isu geothermal ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali rapat, tapi ini adalah awal dari proses yang berkelanjutan,” ujar Prof. Eniya.
Rapat koordinasi ini menampilkan hasil laporan uji petik dari tim akademisi lintas kampus, yang telah melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan atas pengembangan enam titik PLTP di Flores dan Lembata, termasuk PLTP Sokoria, Ulumbu, Wae Sano, dan Mataloko.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
