Jakarta, Berita Geothermal – Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) Hasanuddin menegaskan bahwa pengembangan panas bumi harus dilakukan dengan tata kelola yang baik, berbasis kajian teknis dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat sejak tahap awal perencanaan.
Menurut Hasanuddin, panas bumi merupakan energi terbarukan strategis dalam mendukung transisi energi nasional.
Namun, pengembangannya di daerah dengan karakteristik khusus, seperti kawasan Pangrango, memerlukan kehati-hatian dan pendekatan yang komprehensif.
“ADPPI mendukung pengembangan panas bumi sebagai energi bersih. Namun implementasinya harus terukur, transparan, dan disertai kajian lingkungan yang komprehensif,” ujar Hasanuddin, Selasa (3/2/2026).
Ia menyebutkan, penolakan yang muncul di masyarakat sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman terhadap aspek teknis dan dampak proyek.
Karena itu, ADPPI mendorong pemerintah daerah dan pengembang untuk memperkuat sosialisasi berbasis data dan dialog yang berkelanjutan.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa pemanfaatan panas bumi tidak hanya terbatas pada pembangkit listrik, tetapi dapat dikembangkan untuk pemanfaatan langsung, seperti wisata panas bumi, pemandian air panas, hingga kegiatan ekonomi lokal lainnya.
“Panas bumi memiliki potensi pemanfaatan yang beragam. Jika dikelola dengan tepat, sektor ini dapat mendukung pariwisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar,” katanya.
Selain itu, ADPPI menilai kawasan dengan nilai ekologis tinggi memerlukan perencanaan yang lebih cermat. Kajian lingkungan dan rekomendasi teknis harus menjadi dasar utama sebelum proyek dilanjutkan.
ADPPI juga menekankan pentingnya sosialisasi dan informasi manfaat bagi daerah penghasil, termasuk kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan tata kelola yang baik, pengembangan panas bumi diharapkan dapat berjalan seimbang antara kepentingan energi, lingkungan, dan sosial.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
