Jakarta, Berita Geothermal – Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, menyampaikan harapan agar pada tahun kedua pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi nasional, khususnya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Menurut Hasanuddin, optimalisasi tersebut dapat tercapai apabila terdapat sinergisitas antara pihak yang mendapat penugasan pengusahaan wilayah kerja panas bumi, PLN, serta kementerian dan lembaga teknis terkait, termasuk dalam hal perizinan dan izin teknis pendukung.
“Hal utama yang menjadi kendala selama ini adalah ketidakpastian kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA). Kondisi ini membuat investor dan pengembang ragu untuk melangkah lebih jauh dalam proyek-proyek panas bumi,” ujar Hasanuddin.
Ia menambahkan, BUMN dan Independent Power Producer (IPP) panas bumi sebenarnya telah memiliki kapasitas dan kemampuan, baik secara teknis maupun keuangan, dalam melakukan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi. Namun, regulasi yang belum mendukung secara optimal justru menghambat peningkatan kapasitas energi terbarukan yang diharapkan.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa PLTP telah berkontribusi besar bukan hanya pada ketersediaan listrik nasional, tetapi juga pada pendapatan negara, terutama melalui dana bagi hasil dan bonus produksi bagi daerah penghasil.
“Apalagi di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran ini, apabila BUMN dan IPP diberikan ruang lebih luas untuk mengoptimalkan penambahan kapasitas panas bumi, hal ini akan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan pendapatan daerah,” lanjutnya.
ADPPI berharap BP BUMN dan BPI Danantara dapat memprioritaskan pengembangan panas bumi sebagai salah satu pilar strategis dalam kebijakan energi nasional.
Penguatan sektor panas bumi diyakini akan menjadi langkah nyata menuju ketahanan energi, pertumbuhan hijau, dan pemerataan pembangunan daerah.
“ADPPI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan transisi energi nasional. Kami percaya, dengan keberpihakan yang jelas terhadap energi terbarukan, Indonesia bukan hanya mencapai kemandirian energi, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin di bidang energi hijau di kawasan,” tutup Hasanuddin.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
