Berita Geothermal — Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dalam rencana tersebut, PLN menargetkan pembangunan PLTP hingga 5,1 gigawatt (GW), sejalan dengan besarnya potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 24,6 GW—terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Di tengah potensinya yang sangat besar, Darmawan mengungkapkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit panas bumi saat ini baru mencapai sekitar 2,3 GW. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah besarnya biaya investasi yang dibutuhkan.
Menurut Darmawan, untuk membangun PLTP berkapasitas 1 GW, diperlukan investasi sekitar US$ 2,7 miliar atau setara Rp44,69 triliun (asumsi kurs Rp16.555 per dolar AS).
Hal ini berbeda dengan PLTU berbasis gas.. Darmawan mengatakan, pengembangan pembangkit gas sekitar US$ 0,5 miliar per 1 GW atau Rp 8,3 triliun.
“Memang investasi di panas bumi jauh lebih mahal dibandingkan pembangkit gas, yang hanya sekitar US$ 0,5 miliar per 1 GW. Tapi biaya operasionalnya sangat murah, bahkan nyaris gratis karena tidak ada pembelian bahan bakar,” ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, karakter investasi PLTP bersifat front-loaded, artinya modal besar dibutuhkan di awal—mulai dari eksplorasi, pengembangan sumur, hingga pembangunan pembangkit. Namun, setelah beroperasi, PLTP memiliki keuntungan biaya operasional yang sangat rendah karena tidak memerlukan bahan bakar seperti halnya pembangkit berbasis gas.
“Energinya setengah gratis. Ini yang menjadi nilai unggul dari panas bumi,” tegas Darmawan.
Selain panas bumi, ia juga menyinggung pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang memiliki pola biaya serupa: investasi tinggi di awal, tapi operasionalnya hemat karena tidak tergantung pada bahan bakar fosil.
Untuk mempercepat transisi energi dan pengembangan PLTP, PLN telah bersinergi dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina Geothermal Energy dan Geo Dipa Energy. Selain itu, PLN juga membuka ruang kerja sama dengan pengembang swasta dan menggelar forum multipihak serta konsultasi publik guna mempercepat akselerasi proyek.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan energi bersih, PLN juga meminta pemerintah memberikan fasilitas pendanaan dengan bunga rendah dan menyederhanakan proses perizinan. Darmawan berharap kawasan pengembangan panas bumi dapat masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN), agar percepatan pengembangan dapat lebih optimal.
“Kami berkomitmen menjalankan proyek-proyek energi bersih sesuai regulasi dan terus mendorong agar pengembang mendapatkan kemudahan, termasuk dari sisi pendanaan dan perizinan,” pungkasnya.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
