ANTALYA, Beritageothermal.com – Potensi energi panas bumi Indonesia mulai diperkenalkan lebih luas kepada pasar internasional melalui ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Pemerintah membawa enam proyek sektor energi untuk ditawarkan dalam rangkaian promosi 27 proyek karbon nasional kepada komunitas internasional.
Enam proyek tersebut melibatkan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Star Energy Geothermal. Sejumlah proyek masih dalam tahap penjajakan dan pengurusan sertifikasi, sedangkan dua proyek lainnya telah tercatat berstatus tersertifikasi.
Keikutsertaan proyek-proyek panas bumi ini menjadi bagian dari strategi Indonesia memperluas peluang kerja sama dan investasi di sektor rendah karbon. Selain memperkenalkan potensi energi terbarukan, pemerintah juga berupaya memperkuat kredibilitas pasar karbon nasional agar dapat terhubung dengan mekanisme perdagangan karbon internasional.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan pemerintah tengah membangun ekosistem perdagangan karbon yang lebih kuat melalui pengembangan regulasi dan sistem pencatatan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim ketika membuka Paviliun Indonesia di COP31, Antalya, Turki, sebagaimana dikutip pada Selasa (10/11/2026).
“Termasuk sistem registri karbon nasional kami, SRUK, dan implementasi Peraturan Presiden No 110 Tahun 2025,” kata Hashim.
Geo Dipa dan Star Energy Bawa Enam Proyek Panas Bumi
Dari 27 proyek karbon yang diperkenalkan Indonesia, sektor energi memiliki enam proyek yang seluruhnya berkaitan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
PT Geo Dipa Energi (Persero) berkontribusi melalui dua proyek, yaitu Dieng Unit-2 Geothermal Project dan Patuha Unit-2 Geothermal Project.
Keduanya masih masuk kategori Prospective Project, yang berarti berada pada tahap penjajakan atau pengembangan awal.
Dieng Unit-2 tercatat menggunakan tiga skema sertifikasi, yakni SPEI, Verra, dan Gold Standard. Sementara Patuha Unit-2 menggunakan mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM).
Adapun Star Energy Geothermal membawa empat proyek dalam daftar promosi tersebut.
Dua proyek masih menjalani tahapan sertifikasi menggunakan mekanisme Article 6.4, yakni Salak Unit 7 Geothermal Power Plant Project dan Wayang Windu Unit 3 Geothermal Power Project.
Sementara itu, Darajat Unit III Geothermal Project serta Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project telah berstatus tersertifikasi melalui skema transisi Clean Development Mechanism (CDM).
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan proyek karbon sektor panas bumi Indonesia berada pada tingkat kematangan yang berbeda. Ada proyek yang masih membutuhkan tahapan pengembangan lebih lanjut, tetapi ada pula yang telah mencapai status sertifikasi.
27 Proyek Karbon Jadi Etalase Potensi Indonesia
Panas bumi bukan satu-satunya sektor yang diperkenalkan Indonesia dalam forum iklim internasional tersebut.
Dari total 27 proyek karbon yang dipromosikan, sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi kontributor terbesar dengan 16 proyek. Sektor energi menempati posisi berikutnya dengan enam proyek, disusul sektor limbah sebanyak empat proyek dan pertanian satu proyek.
Berbagai proyek tersebut menggunakan standar dan mekanisme yang berbeda, antara lain Verra, Puro Earth, Gold Standard, Plan Vivo, Isometric, serta mekanisme transisi CDM.
Selain itu, sejumlah proyek telah mengantongi Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) Indonesia. Sementara proyek lainnya masih berada dalam tahap penyusunan Project Information Note (PIN), pengembangan, maupun proses sertifikasi.
Melalui promosi ini, Indonesia berupaya mempertemukan pengembang proyek penurunan emisi dengan calon investor dan mitra internasional. Harapannya, potensi proyek karbon yang dimiliki Indonesia dapat berkembang menjadi kerja sama konkret sekaligus membuka akses pembiayaan untuk kegiatan pengurangan emisi.
ICCP Disiapkan untuk Perkuat Ekosistem Karbon
Selain menawarkan portofolio proyek, pemerintah juga membawa agenda penguatan kerja sama melalui Indonesia Climate & Carbon Partnership (ICCP).
Kerja sama tersebut mencakup pembenahan tata kelola nilai ekonomi karbon, pengembangan sistem registri, peningkatan kemampuan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting and Verification (MRV).
Aspek pembiayaan serta mobilisasi investasi karbon juga menjadi bagian dari pembahasan.
Penguatan sejumlah komponen tersebut diperlukan agar proyek penurunan emisi memiliki sistem pencatatan dan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, peluang keterlibatan investor dan mitra internasional dalam proyek karbon Indonesia diharapkan semakin terbuka.
Hashim Bawa Tiga Prioritas Indonesia di COP31
Dalam forum COP31, Hashim menegaskan Indonesia ingin mengambil peran lebih aktif dalam menghadirkan solusi perubahan iklim yang dapat diwujudkan melalui program nyata.
Pesan tersebut diusung melalui tema Indonesia House of Climate Solutions. Pemerintah menetapkan tiga fokus utama, yaitu memperkuat ketahanan iklim, memperluas aksi kolaboratif, dan menyiapkan strategi menuju emisi nol bersih.
Hashim juga mengingatkan bahwa agenda penanganan perubahan iklim harus berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Menurutnya, upaya mengurangi emisi perlu mempertimbangkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, ketersediaan energi, serta kesejahteraan masyarakat.
Paviliun Indonesia pun diposisikan sebagai ruang pertemuan bagi pemerintah, pelaku industri, investor, lembaga keuangan, ilmuwan, dan masyarakat untuk membangun kemitraan.
Energi Terbarukan hingga Perlindungan Hutan Masuk Agenda
Di luar pengembangan pasar karbon, Indonesia turut mengangkat sejumlah agenda lain dalam konferensi tersebut.
Beberapa di antaranya mencakup pengembangan energi terbarukan, restorasi ekosistem, perlindungan hutan, pelestarian keanekaragaman hayati, pembiayaan iklim, transfer teknologi, dekarbonisasi industri, serta penguatan ketahanan masyarakat.
Dalam isu kehutanan, Hashim menyoroti perlunya menjaga taman nasional dan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Pemerintah juga mendorong pembiayaan konservasi yang berkelanjutan agar perlindungan alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Pada kesempatan tersebut, Hashim secara resmi membuka Paviliun Indonesia sekaligus mengajak komunitas internasional memperluas kerja sama melalui investasi, pertukaran pengetahuan, dan transfer teknologi.
Melalui keikutsertaan di COP31, Indonesia berupaya mempertemukan potensi proyek penurunan emisi dengan kebutuhan pendanaan global. Enam proyek panas bumi yang dibawa dalam forum tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas kontribusi energi terbarukan dalam agenda iklim internasional.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
