Jakarta, Beritageothermal.com – Di tengah menguatnya penolakan terhadap sejumlah proyek panas bumi (geotermal) di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi memilih pendekatan yang berbeda. Alih-alih membiarkan polemik berkembang tanpa arah, Dedi mengambil peran sebagai jembatan yang mempertemukan masyarakat dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi bersama.
Langkah itu diwujudkan melalui rencana pertemuan antara perwakilan warga dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin proyek geotermal.
Bagi Dedi, pembangunan energi baru terbarukan merupakan kebutuhan penting untuk masa depan. Namun di saat yang sama, suara masyarakat dan kelestarian lingkungan juga tidak boleh diabaikan.
Karena itu, ia menilai dialog menjadi jalan terbaik agar pembangunan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik sosial yang berkepanjangan.
“Saya melihat dari sisi kewenangan, izin geotermal merupakan ranah Kementerian ESDM. Karena itu, jika ada penolakan atau keberatan dari masyarakat, pembahasannya harus melibatkan kementerian sebagai pihak yang memberikan izin,” kata Dedi, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai rencana pengembangan panas bumi, termasuk manfaat, risiko, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan apabila proyek berjalan.
Dedi juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menjadi fasilitator agar komunikasi antara warga, pemerintah pusat, dan perusahaan pemegang izin berlangsung terbuka dan konstruktif.
“Kalau ada kekhawatiran terkait mitigasi atau dampak terhadap lingkungan, tentu itu harus dibicarakan kembali bersama Kementerian ESDM agar ditemukan jalan keluarnya,” ujarnya.
Langkah Dedi dinilai mencerminkan pendekatan pembangunan yang mengedepankan musyawarah. Di tengah perdebatan yang berkembang, ia tidak memilih berpihak pada salah satu kubu, melainkan berupaya memastikan semua pihak mendapatkan ruang yang sama untuk menyampaikan pandangan.
Sikap tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam.
Sebagaimana diketahui, penolakan terhadap proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan pegunungan seperti Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, hingga Gunung Ciremai. Sebagian masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas eksplorasi maupun pengembangan proyek.
Di sisi lain, panas bumi selama ini menjadi salah satu sumber energi bersih yang diproyeksikan mendukung target transisi energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Melalui forum dialog yang tengah dipersiapkan, Dedi berharap seluruh persoalan dapat dibahas secara terbuka berdasarkan data dan kajian ilmiah. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil nantinya tidak hanya mendukung kebutuhan energi masa depan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan geotermal.
Bagi Dedi, pembangunan terbaik bukanlah yang berjalan paling cepat, melainkan yang mampu menghadirkan manfaat tanpa meninggalkan keresahan di tengah masyarakat.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
