Jakarta, Berita Geothermal – Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, berharap Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat, segera mengakselerasi pengembangan ekonomi karbon sebagai salah satu instrumen penting dalam mempercepat transisi menuju energi hijau di Indonesia.
Kehadiran Jumhur Hidayat dalam Kabinet Prabowo–Gibran dinilai membawa perspektif baru dalam pengelolaan kebijakan lingkungan dan energi nasional. Dengan latar belakang sebagai aktivis serta pengalaman panjang dalam isu kebijakan publik, ia dipandang berada pada posisi strategis untuk mendorong kebijakan yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap penurunan emisi, peran kementerian lingkungan hidup disebut semakin penting dalam memastikan arah pembangunan Indonesia tetap sejalan dengan agenda transisi energi dunia.
Potensi Panas Bumi Dinilai Belum Optimal
Hasanuddin menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, khususnya panas bumi yang memiliki potensi besar di Indonesia.
“Sebagai negara dengan salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadikan energi ini sebagai pilar utama energi bersih,” ujar Hasanuddin dalam keterangan resminya Rabu (29/04).
Meski demikian, ia menyoroti masih adanya sejumlah hambatan yang menghambat optimalisasi potensi tersebut, mulai dari proses perizinan yang dinilai kompleks hingga minimnya insentif ekonomi yang mampu menarik minat investor.
Ekonomi Karbon Jadi Instrumen Strategis
Menurut Hasanuddin, salah satu langkah strategis yang perlu segera diperkuat adalah pembangunan sistem ekonomi karbon. Skema seperti perdagangan karbon dan insentif berbasis emisi dinilai dapat menciptakan ekosistem yang mendorong sektor industri beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Ia menegaskan bahwa ekonomi karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian emisi, tetapi juga berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis keberlanjutan.
Dengan desain kebijakan yang tepat, sistem ini dinilai mampu menjembatani kepentingan lingkungan dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.
Konsistensi Kebijakan Jadi Kunci
Lebih jauh, Hasanuddin menekankan bahwa keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan serta keberanian politik dalam melakukan penataan ulang prioritas pembangunan energi nasional.
Ia berharap Jumhur Hidayat dapat mengintegrasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam satu kerangka kebijakan yang solid.
Lebih lanjut menurut Hasanuddin Jika hal tersebut dapat diwujudkan, transisi energi hijau tidak hanya menjadi agenda jangka pendek, tetapi juga fondasi jangka panjang bagi kemandirian energi nasional serta keberlanjutan lingkungan Indonesia.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
