Jakarta, Beritageothermal.com – Di tengah sorotan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) ke daerah, Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) menilai realisasi DBH khusus sektor panas bumi untuk daerah penghasil sejauh ini berjalan cukup baik dan tidak menunjukkan kendala berarti.
Ketua Umum ADPPI Hasanuddin mengatakan kondisi DBH SDA perlu dilihat secara lebih spesifik berdasarkan jenis komoditas dan mekanisme penyalurannya.
Menurut dia, persoalan yang muncul dalam penyaluran DBH SDA secara umum tidak serta-merta mencerminkan kondisi DBH Panas Bumi.
“Kalau kita melihat data yang ada, realisasi DBH Panas Bumi untuk daerah penghasil cukup bagus dan sejauh ini tidak terlihat adanya kendala yang berarti,” ujar Hasanuddin.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya perhatian terhadap penyaluran DBH SDA kepada pemerintah daerah.
Sejumlah pihak sebelumnya meminta pemerintah memastikan penyaluran DBH dilakukan tepat waktu serta penghitungan hak daerah penghasil dilakukan secara akurat dan transparan.
ADPPI menilai evaluasi terhadap DBH harus dilakukan dengan melihat data per jenis sumber daya alam dan daerah penerima.
Dengan pendekatan tersebut, menurut Hasanuddin, dapat diketahui apakah suatu daerah benar-benar mengalami keterlambatan, kurang salur, atau memang masih berada dalam tahapan penyaluran sesuai mekanisme yang berlaku.
DBH Harus Dirasakan Masyarakat
Lebih jauh, Hasanuddin berharap DBH Panas Bumi yang diterima daerah tidak hanya tercatat sebagai penerimaan dalam APBD, tetapi dapat dikonversikan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah penghasil.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menempatkan kebutuhan masyarakat sekitar wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Yang paling penting adalah bagaimana DBH ini kemudian kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Prioritas penggunaannya perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat, terutama masyarakat yang berada di area PLTP,” katanya.
Ia menilai manfaat pengembangan panas bumi idealnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat sekitar, baik melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, keberadaan PLTP tidak hanya dipandang dari sisi penyediaan energi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah penghasil.
Perlu Sosialisasi Manfaat Panas Bumi
Selain optimalisasi DBH, ADPPI juga mendorong peningkatan sosialisasi mengenai manfaat pengembangan panas bumi kepada masyarakat.
Hasanuddin mengatakan masih diperlukan komunikasi yang lebih intensif agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai panas bumi, termasuk manfaatnya bagi daerah, lingkungan, dan masyarakat.
“Perlu ada sosialisasi mengenai pemanfaatan panas bumi dan menginformasikan pemanfaatannya yang positif bagi daerah, lingkungan dan masyarakat,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, sosialisasi penting untuk membangun pemahaman publik bahwa panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang dapat mendukung kebutuhan energi sekaligus agenda transisi energi Indonesia.
“Kami berharap Pihak Perguruan Tinggi, Akademisi dan ahli dilibatkan dalam sosialisasi ini”.
Informasi mengenai manfaat panas bumi juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja dan PLTP, sehingga masyarakat memahami hubungan antara pengembangan sumber daya panas bumi, penerimaan daerah, pembangunan, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh.
ADPPI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah
Hasanuddin menambahkan, pengembangan panas bumi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat.
Menurut dia, manfaat ekonomi dari pengembangan panas bumi perlu diikuti dengan pengelolaan penerimaan daerah yang tepat sasaran serta komunikasi publik yang baik.
“Harapannya, manfaat panas bumi semakin terasa di daerah penghasil. Bukan hanya dari sisi energi, tetapi juga melalui DBH yang dimanfaatkan secara tepat untuk kebutuhan dan prioritas masyarakat,” pungkas Hasanuddin.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
