Jakarta, Berita Geothermal – Pemerintah memperkuat langkah menuju kemandirian energi melalui percepatan pengembangan energi bersih, terutama dari sumber panas bumi atau geothermal. Potensi besar yang tersimpan di perut bumi Indonesia kini mulai dioptimalkan dengan penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menarik lebih banyak investasi di sektor ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan energi nasional semakin jelas, yaitu menuju transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Di bawah Presiden Prabowo, tekad Indonesia menuju kemandirian energi semakin diperkuat melalui akselerasi energi baru terbarukan (EBT). Panas bumi kini menjadi pilar penting dalam transisi menuju ekonomi hijau dan target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Rabu (17/9).
Bahlil menegaskan, komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan target NZE merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menyelamatkan bumi bagi generasi mendatang.
“Beberapa negara yang ikut menginisiasi Paris Agreement justru mulai mengendurkan komitmennya. Tapi Indonesia tidak. Dunia kini butuh pemimpin yang konsisten terhadap kesepakatan global,” katanya.
Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23.742 megawatt (MW), dengan kapasitas terpasang hingga September 2025 mencapai 2.744 MW atau 11,6 persen dari total potensi. Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi kedua dunia setelah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 MW.
“Masih ada sekitar 90 persen potensi panas bumi yang belum dikelola. Ini adalah energi masa depan,” ujar Bahlil.
Sejak berdirinya PLTP Kamojang di Jawa Barat pada 1983, energi panas bumi telah memberi manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah kini fokus memangkas rantai birokrasi agar investor lebih mudah masuk.
“Salah satu yang tidak disukai investor adalah aturan berbelit. Karena itu, kami sederhanakan proses perizinan agar percepatan investasi di bidang geothermal bisa berjalan efektif,” kata Bahlil.
Untuk mendukung percepatan proyek, pemerintah menyiapkan jaringan transmisi baru sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Selain itu, harga jual listrik dari panas bumi juga telah ditetapkan secara kompetitif, yakni 9,5 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh) untuk 10 tahun pertama dan turun menjadi 7,5 sen dolar AS per kWh setelahnya.
“Dengan perhitungan yang efisien, delapan hingga sembilan tahun sudah bisa break even point. Setelah itu, tinggal panen panjang,” jelas Bahlil.
Panas bumi tak hanya menopang kebutuhan listrik rumah tangga, tetapi juga menjadi energi utama untuk hilirisasi industri dan pengembangan hidrogen hijau.
“Jadi tidak perlu ragu berinvestasi di geothermal. Pasarnya luas dan prospeknya besar,” tegas Bahlil.
Dalam RUPTL terbaru, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034, dengan porsi EBT mencapai 76 persen, di mana panas bumi ditargetkan menyumbang 5,2 GW.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut proses perizinan kini jauh lebih cepat.
“Kalau dulu butuh waktu satu setengah tahun, sekarang izin bisa selesai dalam tujuh hari lewat sistem online single submission (OSS),” ujarnya.
Kementerian ESDM juga meluncurkan platform digital Geothermal Energy Information System (Genesis) sebagai one stop service untuk memudahkan investor mengakses data proyek, eksplorasi, hingga lelang wilayah kerja panas bumi (WKP).
“Melalui Genesis, daerah juga bisa berpartisipasi. UMKM lokal bisa ikut dalam usaha penunjang seperti keamanan, laundry, atau katering. Semua terintegrasi dalam sistem,” jelas Eniya.
Eniya berharap percepatan ini membawa Indonesia menyalip Amerika Serikat sebagai produsen listrik panas bumi terbesar di dunia dalam lima tahun ke depan.
“Posisi kita hanya kalah sedikit. Dengan percepatan ini, kita optimistis bisa jadi nomor satu dunia,” katanya.
Selain mendukung transisi energi, pengembangan panas bumi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Di PLTP Kamojang dan Lahendong, misalnya, panas bumi dimanfaatkan untuk sterilisasi bibit, pengeringan kopi ekspor, hingga pembasmian hama pertanian.
Di Ulubelu, Lampung, panas bumi bahkan menyulap dataran tinggi menjadi sentra pertanian melon.
“Dengan energi panas bumi dari PGE Ulubelu, melon bisa tumbuh subur meski di suhu dingin. Sekali panen bisa 1,5 ton, nilainya mencapai Rp40 juta,” ujar Edi Yansyah, Ketua Kelompok Tani Ulubelu Farm.
Kementerian ESDM mencatat, bonus produksi panas bumi yang disalurkan ke daerah penghasil mencapai lebih dari Rp1 triliun dalam sepuluh tahun terakhir, termasuk tambahan PAD sekitar Rp1,5 miliar dari PLTP Ijen.
“Pendapatan daerah yang kecil pun bisa terbantu dari sektor panas bumi,” ucap Eniya.
Wakil Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia, Feiral Rizky Batubara, menilai langkah pemerintah sudah tepat.
“Komitmen pemerintah sangat jelas. EBT tidak bisa mundur. PLN dan ESDM sudah menyiapkan infrastruktur energi bersih, termasuk panas bumi,” ujar Feiral.
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Julfi Hadi, menambahkan, dunia kini tidak lagi sekadar menghadapi perubahan iklim, melainkan bencana iklim (climate catastrophe).
“Panas bumi adalah sumber energi lokal yang stabil dan tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Timur Tengah punya minyak dan gas, Indonesia punya panas bumi,” kata Julfi.
Julfi menegaskan, karena sifatnya yang tidak tergantung cuaca, panas bumi menjadi energi paling berkelanjutan untuk mendorong ketahanan energi nasional.
“Panas bumi punya potensi besar menjadi penggerak utama transisi energi Indonesia,” tutupnya.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
