Berita Geothermal — Instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada PT PLN (Persero) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Maluku mendapat sambutan positif dari DPR RI.
Sekretaris Fraksi Golkar Mukhtarudin Djauhari menilai langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi bersih demi ketahanan energi yang berkelanjutan.
Mukhtarudin menyoroti besarnya potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 23-28 GW dan tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Sayangnya, hingga 2025 pemanfaatannya baru sekitar 2.356 MW atau kurang dari 10 persen.
“Khususnya di wilayah timur Indonesia, potensi ini masih kurang tergarap,” ujarnya, Senin, 7 April 2025.
Ia menyebut, PLTP bukan hanya solusi energi ramah lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal.
“Selain menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mahal dan terbatas, PLTP juga membuka lapangan kerja serta bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan pariwisata,” tambahnya.
Mukhtarudin menegaskan bahwa PLTP dapat mendukung target net-zero emission pemerintah dan menjadi alternatif energi bersih untuk masa depan. Namun, ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antara BUMN dan swasta untuk mempercepat pengembangan.
Ia juga menekankan perlunya strategi terpadu guna mengatasi berbagai tantangan seperti investasi awal yang tinggi, hambatan regulasi, dan resistensi sosial.
“Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat penting agar proyek PLTP bisa diterima dan berjalan lancar,” tegas anggota Komisi VII DPR RI itu.
“Dengan pengelolaan yang tepat, PLTP berpotensi menjadi tulang punggung transisi energi hijau di Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
