Berita Geothermal – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Gubernur NTT untuk tetap tegak lurus dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pemanfaatan panas bumi untuk ketahanan energi listrik dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). F-PKB menyebutkan, pembangunan PLTP sebagai solusi jangka panjang atas kebutuhan listrik masyarakat NTT.
Seruan ini disampaikan F-PKB melalui juru bicaranya, Angelina Merci Piwung, dalam rapat paripurna DPRD NTT saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2025–2029, Selasa (20/5). Pernyataan resmi tersebut juga ditandatangani oleh Ketua Fraksi, Aloysius Malo Ladi, dan Sekretaris, Ana Waha Kolin.
Dalam pandangannya, F-PKB menerima dokumen RPJMD tersebut namun memberikan sejumlah catatan kritis, khususnya pada isu strategis transformasi energi baru terbarukan. Disebutkan bahwa pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik belum mencapai target, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD sebelumnya (2005–2023) pada Bab II halaman 126.
“Penolakan dari berbagai pihak di sejumlah wilayah menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target tersebut,” ujar Angelina.
Untuk itu, F-PKB meminta Gubernur tetap berkomitmen mendukung kebijakan nasional serta terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang kontra terhadap proyek PLTP.
Tak hanya itu, F-PKB juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur membentuk tim investigasi guna meninjau kehadiran proyek PLTP, khususnya di wilayah Lembata dan Flores yang sempat menuai pro dan kontra.
Panas bumi NTT
Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, NTT memiliki potensi panas bumi mencapai 1.266 megawatt (MW) yang tersebar di 19 titik, dengan 16 di antaranya berada di Pulau Flores. Potensi tersebut termasuk Ulumbu (200 MW) dan Mataloko (63 MW), meski cadangan terbukti yang sudah dapat dimanfaatkan saat ini masih tergolong kecil.
Menurut data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) tahun 2022, dari total kapasitas pembangkit listrik NTT sebesar 534,40 MW, sekitar 43,9% masih bergantung pada pembangkit diesel. Ketergantungan ini menjadi beban berat karena tingginya biaya operasional dan distribusi bahan bakar ke wilayah kepulauan.
PLN pun menunjukkan komitmennya terhadap energi bersih dengan rencana pengembangan PLTP Ulumbu dan Atadei, serta proyek lain seperti PLTP Mataloko dan Sokoria. Saat ini terdapat 62 pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di NTT, dan PLTP memiliki kapasitas terbesar yakni 20,5 MW.
Manager Perencanaan Sistem Kelistrikan PLN NTT, I Wayan Adi Hari, menekankan pentingnya PLTP dalam mendukung transisi energi. Ia menyebutkan, PLN juga tengah melakukan sosialisasi dan pembebasan lahan untuk memperluas proyek PLTP Ulumbu.
Langkah tegas dan konsisten dari pemerintah daerah, didukung masyarakat, menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian energi NTT dan mengakhiri ketergantungan pada energi fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini
