Gubernur NTT Tinjau Proyek Panas Bumi Mataloko, Pastikan Masyarakat Mendapat Manfaat

Berita Geothermal –  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena meninjau langsung proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Selasa (15/7/2025).

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov NTT untuk memastikan proyek panas bumi tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Melki Laka Lena didampingi oleh Bupati Ngada Raimundus Bena, Ketua DPRD Ngada Romilus Juji, jajaran pemerintah kabupaten, serta para pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT.

Gubernur menyempatkan diri meninjau beberapa sumur panas bumi yang ada, termasuk yang hingga kini belum beroperasi.

“Proyek ini harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tidak boleh ada lagi dampak lingkungan yang merugikan seperti sebelumnya,” tegas Melki.

Gubernur juga meminta agar mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pengelola PLTP Mataloko dijalankan dengan jelas. Ia menekankan pentingnya bagi hasil yang adil serta penggunaan teknologi pertambangan terbaik.

“Gunakan teknologi terbaik. Kalau ada pilihan antara grade C dan grade B, maka gunakan teknologi grade A,” tandasnya.

Catatan Panjang PLTP Mataloko

PLTP Mataloko menyimpan catatan panjang. Sejak pembangunan fisik rampung pada 2009, operasional penuh pembangkit tak kunjung tercapai. Turbin yang terpasang rusak akibat vibrasi dan tekanan uap yang tak sesuai dengan desain. Evaluasi saat itu menunjukkan bahwa fluida dari sumur MTL-01 dan MTL-02 tak cocok dengan sistem yang dirancang.

Upaya perbaikan dilakukan pada 2012 hingga 2015, namun daya yang dihasilkan tak pernah menyentuh kapasitas ideal 2,5 megawatt. Sebaliknya, hanya mampu bertahan pada kisaran 1 hingga 1,2 MW dengan stabilitas rendah. Akibatnya, pada 2014 hingga 2019, PLTP Mataloko berhenti total karena dianggap tidak efisien dan memerlukan biaya pemeliharaan tinggi.

Baru pada 2021, proyek ini kembali dievaluasi, kemudian dibangun dan bahkan dikembangkan.

Pada April 2025, laporan pembangunan menunjukkan progres fisik telah mencapai 79,57 persen dengan target kapasitas 2 x 10 megawatt (MW).

Dialog dengan Warga dan Janji Pemerintah

Dalam kunjungannya, Gubernur Melki juga berdialog dengan sejumlah warga sekitar. Seorang warga menyatakan kesiapan mereka mendukung proyek asal hak-hak masyarakat tetap dijaga.

Menanggapi itu, Melki berjanji akan segera berkoordinasi dengan Direktur Utama PLN dan pihak terkait untuk memastikan komitmen tersebut ditegakkan.

“Saya pastikan perusahaan memenuhi hak-hak masyarakat. Kita tidak ingin ada konflik baru muncul di kemudian hari,” katanya.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh persoalan teknis dan sosial yang selama ini membayangi proyek PLTP Mataloko harus segera dituntaskan.

Menurutnya, jika proyek ini berhasil diselesaikan dengan baik, maka potensi panas bumi di Pulau Flores akan semakin terbuka lebar untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Panas bumi di Flores adalah potensi luar biasa. Tapi semua harus diurus dengan kepala dingin dan hati yang berpihak pada rakyat,” pungkas Melki.***