MANGGARAI, Beritageothermal.com – PT PLN (Persero) melibatkan 67 tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 berkapasitas 20 Megawatt (MW) di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pelibatan warga setempat menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar proyek energi panas bumi tersebut. Selain membuka lapangan pekerjaan, langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang berada di wilayah pembangunan.
Informasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Site Visit PLTP Ulumbu Unit 5 yang diselenggarakan PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Kamis (19/11/2026). Dalam kegiatan itu, awak media mendapatkan pemaparan mengenai perkembangan proyek, berdiskusi dengan pengelola, serta meninjau langsung lokasi pembangunan dan fasilitas PLTP Ulumbu yang telah beroperasi.
Kepala Teknis Panas Bumi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ulumbu sekaligus Assistant Manager Proyek PLTP Ulumbu, Roya Ginting, mengatakan saat ini terdapat 85 pekerja yang terlibat dalam pengerjaan infrastruktur. Dari jumlah tersebut, 67 orang merupakan warga lokal, sedangkan 18 lainnya berasal dari pihak kontraktor.
“Total pekerja saat ini 85 orang. Sebanyak 67 orang merupakan tenaga kerja lokal dan 18 lainnya dari kontraktor,” jelas Roya.
Dia menjelaskan, keterlibatan masyarakat setempat juga berkaitan dengan persyaratan pendanaan proyek yang mendapat dukungan lembaga keuangan Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Selain itu, pelibatan warga merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai ketentuan di sektor panas bumi.
Warga dari Sejumlah Gendang Dilibatkan
Dalam pelaksanaannya, PLN membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dari sejumlah gendang atau komunitas adat yang berada di sekitar jalur pembangunan.
Warga dilibatkan dalam berbagai pekerjaan konstruksi, seperti pembangunan dinding penahan tanah (DPT), pengerjaan saluran drainase, hingga penanganan tanah.
Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, masyarakat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok rata-rata beranggotakan enam hingga tujuh orang.
Roya menyebut masyarakat dari Gendang Lale, Wewo, Gonggor, dan Umung menjadi kelompok yang bersinggungan langsung dengan jalur pekerjaan. Kesempatan serupa juga diberikan kepada warga Gendang Nege, Naput, dan Goling dengan jumlah pekerja yang disesuaikan.
“Kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang mau bekerja. Mereka dikoordinasikan melalui gendang masing-masing, kemudian dibagi ke dalam beberapa tim,” katanya.
PLN juga menerapkan sistem pekerjaan borongan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi yang dipercayakan kepada masyarakat. Salah satu skema pembayaran yang digunakan mencapai Rp 200 ribu per meter kubik, dengan material disediakan oleh pihak proyek.
Pembayaran dilakukan berdasarkan capaian pekerjaan setiap pekan. Progres pekerjaan warga dihitung secara berkala, kemudian upah disalurkan melalui kontraktor maupun subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut.
“Setiap minggu kami hitung progres pekerjaan yang sudah diselesaikan masyarakat. Pada akhir pekan langsung dilakukan pencairan agar mereka memiliki pegangan,” ungkap Roya.
PLN Tingkatkan Akses Jalan Sepanjang 7,2 Kilometer
Selain membuka lapangan pekerjaan, pengembangan infrastruktur PLTP Ulumbu Unit 5 juga mencakup peningkatan akses jalan sepanjang 7,2 kilometer.
Jalur tersebut membentang dari STA 0 di pertigaan Ponggeok hingga STA 7,2, yang menghubungkan kawasan sekitar proyek sampai perbatasan Desa Wewo dan Mocok.
Ruas jalan itu dirancang memiliki lebar badan jalan sekitar empat meter. Selain itu, tersedia bahu jalan masing-masing satu meter serta saluran drainase dengan lebar hampir dua meter. Dengan perencanaan tersebut, total ruang jalan yang disiapkan mencapai sekitar delapan meter.
Roya menerangkan, pengerjaan jalan dilakukan melalui mekanisme pelelangan dan kontrak dengan menggunakan sumber pendanaan Anggaran PLN (APLN). Pelaksanaannya mengacu pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 8 Januari 2026.
Namun, nilai anggaran pekerjaan masih dalam proses penyesuaian melalui adendum kontrak. Hal tersebut dilakukan karena volume pekerjaan di lapangan dapat mengalami perubahan dibandingkan hasil survei awal.
“Anggaran masih dalam proses adendum karena volume pekerjaan akan mengikuti kondisi aktual di lapangan,” jelasnya.
Pengerjaan jalan ditargetkan berlangsung hingga akhir April. Kendati demikian, penyelesaian proyek turut mempertimbangkan faktor cuaca, terutama curah hujan yang berpotensi menghambat proses pengaspalan.
Menurut Roya, penghamparan material masih dapat dilakukan meskipun kondisi cuaca belum memungkinkan untuk pengaspalan. Tahapan pengaspalan sendiri direncanakan mulai 23 November 2026.
“Kalau kondisi hujan tidak memungkinkan, penghamparan tetap berjalan. Pengaspalan dilakukan kemudian ketika cuaca mendukung,” ujarnya.
Jaga Kualitas Konstruksi, PLN Koordinasikan Pekerjaan Warga
Di tengah upaya melibatkan masyarakat, PLN juga menghadapi tantangan dalam menjaga standar dan keseragaman kualitas konstruksi.
Salah satu persoalan yang muncul adalah keinginan sebagian warga di sekitar jalur proyek agar pekerjaan dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok masing-masing.
Roya mengatakan PLN tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Namun, seluruh pekerjaan harus berada dalam koordinasi teknis yang sama agar hasil konstruksi memiliki standar kualitas yang seragam.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pekerjaan ini bisa seragam, baik bentuk maupun kualitasnya. Karena itu, masyarakat tetap dilibatkan, tetapi bekerja dalam tim yang terkoordinasi,” tegasnya.
Dia menambahkan, kendaraan pengangkut material yang digunakan dalam proyek tersebut seluruhnya merupakan milik masyarakat setempat. Meski demikian, pengaturan mobilisasi dan distribusi material tetap dikoordinasikan melalui subkontraktor yang ditunjuk kontraktor utama.
Ketersediaan tenaga kerja juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Aktivitas sosial dan adat masyarakat, seperti pesta adat maupun kegiatan kedukaan, terkadang memengaruhi jadwal pekerjaan karena sebagian pekerja harus mengikuti kegiatan di kampung masing-masing.
Pasokan Material Berizin Jadi Kendala
Tantangan lainnya dalam pembangunan infrastruktur PLTP Ulumbu Unit 5 adalah ketersediaan material konstruksi yang memenuhi persyaratan perizinan.
Roya mengungkapkan, jarak menuju sumber material yang cukup jauh serta terbatasnya lokasi galian berizin di Kabupaten Manggarai membuat pihak proyek harus mencari pasokan dari wilayah lain.
“Kami masih menemukan keterbatasan galian yang memiliki izin di Kabupaten Manggarai. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan proyek, sebagian material harus didatangkan dari kabupaten tetangga,” ungkapnya.
Dia menegaskan, material yang digunakan dalam pembangunan harus memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku. Persyaratan tersebut menjadi perhatian penting, mengingat proyek juga memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga keuangan internasional.
Pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 berkapasitas 20 MW diharapkan dapat memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur.
Di sisi lain, proyek ini juga membawa misi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembukaan kesempatan kerja, pelibatan komunitas adat, serta pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan pembangunan.
Melalui Media Site Visit, PLN memberikan kesempatan kepada insan pers untuk melihat langsung progres pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5, termasuk berbagai tantangan teknis dan sosial yang dihadapi dalam pengembangan energi panas bumi di Kabupaten Manggarai.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritageothermal.com klik di sini













